Kim Yo-jong bersama Kim Jong-un (Tangkapan Layar YouTube TheThings Celebrity)

JAKARTA - Politisi sekaligus diplomat Korea Utara Kim Yo-jong mengumumkan, Pyongyang akan terus mendukung Moskow di tengah krisis saat ini di Ukraina.

Memuji semangat juang dan kekuatan militer Rusia, Kim Yo-jong juga mengkritik dukungan Barat terhadap rezim di Kyiv.

Dalam pernyataan yang disebarluaskan oleh media Korea Utara, adik perempuan pemimpin negara itu Kim Jong-un mengatakan, Republik Rakyat Demokratik Korea akan selalu berdiri "dalam satu parit" bersama dengan rakyat dan tentara Rusia yang "bangkit", untuk membela kehormatan dan martabat negara (mereka), kedaulatan dan keamanan negara.”

Dia juga mengkritik keputusan Amerika Serikat untuk memasok tank tempur utama M1 Abrams ke Ukraina, menyatakan bahwa inisiatif semacam itu tidak akan membantu Kyiv.

"Saya tidak ragu bahwa persenjataan apa pun yang sangat dibanggakan oleh AS dan Barat akan dibakar menjadi abu, diubah menjadi puing-puing di hadapan semangat juang yang pantang menyerah dan kekuatan tentara heroik dan rakyat Rusia," kata Kim Yo-jong, mengutip Sputnik News 27 Januari.

Lebih lanjut Kim menekankan, Ukraina "bukanlah gurun di Timur Tengah, di mana 20 tahun yang lalu tank-tank AS bebas mengambil kebebasan apa pun."

"Tidak ada upaya sembrono yang akan membiarkan pasukan koalisi imperialis mengalahkan semangat heroik tentara dan rakyat Rusia, yang dibedakan oleh patriotisme yang berapi-api, ketahanan dan moral yang kuat," puji Kim Yo-jong, seperti melansir TASS.

Pekan ini, Amerika Serikat dan Jerman mengumumkan niat mereka masing-masing untuk memasok tank tempur utama (MBT) M1 Abrams dan Leopard 2 ke rezim di Kyiv.

Sebelumnya, Amerika Serikat dan sekutunya menyalurkan sejumlah besar senjata, amunisi, dan perangkat keras militer ke Kiev sejak awal operasi militer Rusia di Ukraina, mereka enggan untuk memasok pasukan Ukraina dengan senjata berat seperti tank.

Anies Baswedan (Foto via Facebook)

JAKARTA - Dari sejak awal, PKS aktif terlibat rapat dengan Anies Baswedan dan Partai Demokrat-NasDem. Tapi itu bukan artinya otomatis PKS mau buru-buru deklarasi kalau jagoannya di Pilpres itu Anies Baswedan.

Setelah Partai NasDem yang 'curi start', kini giliran Partai Demokrat resmi menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden (capres) 2024. Dukungan disampaikan dalam pertemuan tim kecil di kediaman mantan gubernur DKI Jakarta itu, Jumat 27 Januari.

Tim kecil ini masih terganjal satu hal. Dan ini penting. Mereka berharap banyak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga segera menyampaikan dukungannya kepada Anies sebagaimana yang diminta Partai NasDem agar Koalisi Perubahan segera terbentuk.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Sohibul Iman memang mengaku kalau Anies Baswedan bakal mereka dukung. Kalau tidak, kata Sohibul, mana mungkin rutin datang dalam rapat tim kecil.

Sohibul mengatakan, dia datang rumah Anies Baswedan sebagai utusan resmi PKS. Hanya saja PKS masih menunggu proses di internal melalui musyawarah Majelis Syuro.

"Seperti sudah disampaikan pada saat Demokrat NasDem menyampaikan deklarasi dulu, itu kita tekankan bahwa masalah deklarasi partai per partai itu adalah sangat tergantung kepada proses internal masing-masing partai," jelas Sohibul.

Tapi Sohibul belum dapat membicarakan soal kapan akan mendeklarasikan hal itu. Menurutnya, PKS tentu akan mendeklarasikan hal itu. Namun, untuk kapan akan dideklarasikan, menurutnya itu adalah proses internal yang akan dituntaskan PKS.

"Nah kami di PKS tentu juga terus melakukan proses internal kita dan pada waktunya kami tentu juga akan menyampaikan deklarasi sebagaimana NasDem maupun Demokrat. Masalahnya deklarasi kapan itu adalah proses internal kami jadi kami tuntaskan itu nanti pada waktunya kami akan mendeklarasikan demikian," tutur Sohibul.

Tersangka pencurian handphone di Kronjo Banten/ Foto: Dok. Polda Banten

TANGERANG - Polsek Kronjo Polresta Tangerang Polda Banten membekuk seorang pria berinisial SH (49) warga Desa Pagenjahan, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang yang berprofesi sebagai buruh harian lepas. SH ditangkap karena diduga melakukan pencurian 12 handphone milik Sukmadi (38).

Kapolresta Tangerang Kombes Sigit Dany Setiyono mengatakan peristiwa pidana itu terjadi pada Senin, Januari, sekira pukul 04.00 WIB di Toko Korban di Kampung Pecinan, Desa Gandaria, Kecamatan Mekar Baru, Kabupaten Tangerang.

"Betul Polsek Kronjo Polresta Tangerang Berhasil amankan seorang pria pelaku pencurian HP," ucap Dany, Jumat, 27 Januari.

"Tersangka mencuri Handphone dengan memasuki toko korban menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok rolling door, kemudian tersangka mengambil 12 unit telepon genggam atau handphone yang berada di dalam etalase. Setelah itu tersangka sempat menjual handphone hasil curian tersebut sebanyak empat unit kepada orang lain dan berawal dari keterangan saksi-saksi kemudian anggota Polsek Kronjo Polresta Tangerang mengidentifikasi tersangka," kata Sigit.

Kemudian berbekal dari keterangan saksi-saksi kemudian anggota Polsek Kronjo menangkap tersangka SH di rumahnya dan menyita barang bukti berupa handphone.

"Kepada petugas, tersangka SH mengakui telah melakukan perbuatan pencurian handphone tersebut," ucap Sigit.

Hilangnya barang itu membuat korban mengalami kerugian hingga Rp10 juta dan korban pun melaporkan peristiwa itu ke Polsek Kronjo Polresta Tangerang.

"Korban mengalami kerugian dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Polsek Kronjo," terang Dany.

"Tersangka akhirnya digelandang ke Polsek Kronjo Polresta Tangerang untuk pemeriksaan lebih lanjut dan atas perbuatannya tersangka dijerat Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara," tutup Dany.

ILUSTRASI/FOTO via Instagram zelenskiy_official

 

JAKARTA - Estonia siap mengirimkan kepada Ukraina sejumlah bom tandan/klaster yang diambil dari gudang senjata milik militer negara itu, kata Menteri Pertahanan Estonia Hanno Pevkur.

"Saya lihat tidak ada masalah untuk memberikan Ukraina bom-bom tandan karena kedua pihak sedang menggunakannya di wilayah Ukraina," kata Pevkur kepada saluran televisi dan radio nasional, ERR dilansir ANTARA dari TASS-OANA, Jumat, 27 Januari.

Estonia sejak 1990-an sudah memiliki persediaan bom-bom tandan buatan Jerman. Estonia harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Jerman jika ingin mengirimkan proyektil-proyektil itu ke Ukraina.

Jerman sendiri sebelumnya memutuskan untuk menghentikan produksi ataupun menggunakan bom tersebut.

Pevkur mengatakan negaranya akan menyediakan mesiu artileri berukuran 155 milimeter (mm) untuk pasukan pro-Ukraina, namun jumlahnya tidak disebutkan.

"Menurut saya, saya tidak perlu mengungkapkan perincian perjanjian tersebut, seperti soal jumlah atau jenis-jenis barangnya," kata Menhan Estonia.

Lebih dari 100 negara sudah bergabung dengan Konvensi Bom Klaster. Konvensi itu melarang penggunaan, pengalihan, produksi, atau penimbunan persediaan bom tandan.

Namun, Estonia dan Ukraina tidak ikut menandatangani konvensi tersebut.

Bom tandan atau bom klaster adalah alat peledak berisi bom-bom lebih kecil yang memiliki berbagai fungsi, antara lain sebagai antitank, antipersonel, dan pembakar.

Banyak negara menggunakan alat peledak itu sebagai bom, peluru artileri, dan hulu ledak peluru kendali.

Pada 1 Agustus 2010, sudah ada 123 negara yang menandatangani Konvensi Bom Klaster, namun hanya 110 di antaranya yang sudah meratifikasi konvensi tersebut.

Secara khusus, negara-negara penandatangan konvensi itu harus berjanji untuk tidak pernah memproduksi, menggunakan, dan memberikan amunisi semacam itu kepada siapa pun.

Di kawasan Eropa, negara-negara yang tidak menandatangani konvensi itu adalah Azerbaijan, Armenia, Belarusia, Yunani, Georgia, Latvia, Polandia, Rusia, Rumania, Serbia, Turki, Ukraina, Finlandia, dan Estonia.

Siprus sudah menandatangani Konvensi Bom Klaster tapi belum meratifikasinya.

Penambangan Bitcoin di AS. (Foto; Dok. Unsplash)

JAKARTA – Sebuah perusahaan penambangan Bitcoin di Amerika Utara, US Bitcoin Corp, terpaksa menghadapi pilihan sulit antara menghentikan operasinya atau membayar denda yang besar. Perusahaan mining BTC itu dikenai denda sebesar 540.000 dolar AS jika tidak menghentikan operasinya sebelum akhir Januari.

Hal ini didasarkan pada perintah dari Hakim Mahkamah Agung Negara Bagian, Edward Pace, yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut harus menghentikan operasinya atau menghadapi denda sebesar 10.000 dolar per hari. Jika penambang terus beroperasi hingga akhir Januari, dendanya akan meningkat menjadi 25.000 dolar per hari.

Perintah dari Hakim Pace merupakan tindak lanjut dari perintah penahanan sementara yang dikeluarkan oleh Hakim Agung Frank Sedita III pada tanggal 1 Desember. Pemerintah Kota Niagara Falls, Niagara County, New York, meminta perintah awal untuk memaksa fasilitas perusahaan mematuhi undang-undang zonasi yang mengatur industri padat energi.

Pemerintah Niagara Falls menuduh fasilitas pertambangan yang berlokasi di Buffalo Avenue itu melanggar undang-undang tersebut, dan telah menimbulkan "gangguan publik."

Menurut Pace, denda sebesar 10.000 akan berlaku hingga 31 Januari. John P. Bartolomei, seorang pengacara untuk US Bitcoin Corp, menambahkan bahwa denda akan meningkat menjadi 25.000 dolar AS per hari setelah tenggat waktu tersebut hingga kasus ini sepenuhnya diselesaikan.

Bartolomei memprotes keputusan ini dan mengatakan bahwa ia akan mengajukan banding atas keputusan tersebut ke Divisi Banding Mahkamah Agung Negara Bagian Keempat. Kasus ini masih dalam proses dan akan diselesaikan dalam waktu dekat.

Melansir CryptoPotato, New York State saat ini sedang mengalami perubahan dalam sikap terhadap industri penambangan Bitcoin. Pada bulan November, Gubernur Kathy Hochul menandatangani moratorium yang mengakhiri penggunaan bahan bakar fosil untuk menambang Bitcoin di wilayah tersebut. Langkah ini diambil untuk memenuhi tujuan pembangunan ekonomi dan iklim negara bagian.

Sebelumnya, Eric Adams selaku Walikota New York City, telah menentang penambangan Bitcoin. Namun, dia kemudian berjanji untuk mendesak Gubernur Hochul untuk memveto RUU yang melarang aktivitas penambangan berbasis bahan bakar fosil. Hal ini dilakukan karena khawatir dengan pertumbuhan industri ini di masa depan. Ini menunjukkan perubahan dalam pandangan terhadap industri penambangan kripto di New York.

JawaPos.com – Ombudsman RI (ORI) menemukan malaadministrasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas belum diberikannya informasi berupa dokumen hak guna usaha meski telah terdapat putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

“Sekretaris Jenderal selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian ATR/BPN selaku terlapor melakukan malaadministrasi dalam bentuk penundaan berlarut terkait belum diberikannya informasi dokumen HGU (hak guna usaha) perkebunan kelapa sawit,” kata Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI, Dominikus Dalu saat konferensi pers di Jakarta, Jumat, (27/1).

Dokumen HGU yang dimohonkan Forest Watch Indonesia (FWI) selaku pelapor adalah dokumen HGU perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Utara yang dibutuhkan pelapor untuk studi perkembangan kelapa sawit di Pulau Kalimantan.

Dominikus menjelaskan temuan malaadministrasi tersebut diperoleh pihaknya berdasarkan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan Ombudsman RI sejak 2017 hingga 2019. Proses pemeriksaan tersebut berupa permintaan klarifikasi, investigasi, dan telah diterbitkan pula Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) pada Maret 2019.

“Menyerahkan laporan akhir pemeriksaan kepada terlapor, namun demikian terlapor tidak memberikan tanggapan sehingga permasalahan belum memperoleh penyelesaian,” ujar Dominikus.

Dijelaskan bahwa sebelumnya persoalan tersebut telah melalui serangkaian pengujian kelayakan pemberian informasi. Dalam hal tersebut Ombudsman telah berkoordinasi dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI sebagai lembaga yang berwenang memutus informasi yang layak diberikan ataupun tidak. Kemudian diketahui bahwa informasi tersebut masuk dalam kategori informasi publik terbuka yang dapat diberikan sebagaimana putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-A/2015.

Berkenaan belum terdapatnya penyelesaian, kata Dominikus, penanganan laporan dilanjutkan pada proses penyelesaian melalui mekanisme resolusi dan monitoring, di mana Ombudsman RI berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN yang diketahui melakukan upaya peninjauan kembali.

Dalam gugatan peninjauan kembali, Kementerian ATR/BPN memohon agar dibatalkannya putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 yang menyatakan bahwa informasi terkait HGU sebagaimana yang dimohon oleh FWI sebagai informasi publik yang bersifat terbuka dan memerintahkan Kementerian ATR/BPN untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud.

Setelah proses peninjauan kembali, Ombudsman RI Kembali melakukan upaya penyelesaian agar informasi terkait HGU tersebut diberikan kepada FWI sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61PK/TUN/KI/2020 yang menolak permohonan peninjauan kembali yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Namun Kementerian ATR/BPN menyatakan tidak dapat melaksanakan putusan pengadilan dikarenakan alasan adanya kerahasiaan negara.

“Telah melakukan serangkaian proses tindak lanjut berupa pemeriksaan dan upaya resolusi dan monitoring, namun Kementerian ATR/BPN dalam hal ini PPID Kementerian ATR/BPN belum memberikan informasi tersebut,” kata Dominikus.

Untuk itu, atas upaya hukum terhadap permintaan informasi HGU yang dimohonkan pelapor kepada PPID Kementerian ATR/BPN melalui putusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor 057/XII/PS-M-A/2015 jo 02/G/KI/2016.PTUN-JKT jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 122/K/TUN/2017 jo Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 61 PK/TUN/KI/2020 tanggal 26 Maret 2020 maka telah berkekuatan hukum tetap.

“Ombudsman RI menyimpulkan bahwa informasi yang dimohonkan pelapor telah melalui serangkaian pengujian kelayakan untuk diberikan informasi oleh PPID Kementerian ATR/BPN yaitu melalui penyelesaian sengketa pada KIP serta dikuatkan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pemberian informasi tersebut merupakan kewajiban yang belum dilaksanakan,” jelasnya.

Dominikus juga mengatakan, bahwa berdasarkan hasil upaya resolusi dan monitoring, pelapor merupakan pihak yang memiliki “legal standing” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI sehingga pelapor berhak untuk mendapatkan pelayanan publik untuk pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Oleh sebab itu, secara substansi telah memperoleh pemeriksaan termasuk pengujian mengenai kerahasiaan informasi yang diminta pelapor, maka demi kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan pengadilan, Kementerian ATR/BPN wajib memberikan informasi tersebut,” katanya.

Diberdayakan oleh Blogger.