Tidak Tunduk Perintah Soal Pilwali, Anggota Fraksi Terancam Dicopot
JawaPos.com–Partai pengusung bakal pasangan calon (bapaslon) Machfud Arifin-Mujiaman terus bergerak cepat menghadapi pemilihan wali kota (pilwali) 2020. Salah satunya dengan terus mengingatkan pengurus, kader, maupun anggota fraksi di parlemen untuk mendukung keputusan partai.
Ketua DPC Demokrat Surabaya Lucy Kurniasari mengatakan, semua pihak harus tunduk dan patuh terhadap perintah ketua umum partai. Kader maupun pengurus yang tidak mendukung atau tunduk pada aturan akan dikenakan sanksi. Aturan khusus bagi anggota fraksi adalah pergantian jabatan atau pemberlakuan PAW (pergantian antarwaktu).
”Seperti yang disampaikan wakil sekretaris jenderal, akan ada sanksi tegas bagi kader yang tidak bersama-sama dalam kontestasi ini,” ujar Lucy.
Dihubungi secara terpisah, Ketua DPD II Golkar Surabaya Arief Fatoni mengatakan, pihaknya berharap dengan konsolidasi, sosok Mujiaman bisa lebih dikenal. Seluruh pimpinan partai mulai tingkat kecamatan (PK) lebih mengenal sosok Mujiaman. ”Mereka ini nanti yang menginformasikan kepada masyarakat. Karena PK adalah ujung tombak pemenangan,” ujar Arief.
Dia menjelaskan, partainya berkomitmen mendukung penuh bapaslon MA-Mujiaman untuk meraih kemenangan. Kemenangan tersebut akan didapatkan dengan cara terhormat dan bermartabat. Karena itu, seluruh unsur partai diminta ikut mengawasi pilwali.
”Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yakni, potensi ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). Mengingat kandidat penantang merupakan mantan birokrat. Selain itu, penggunaan APBD untuk kepentingan kontestasi dan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang,” ujar Arief.
Namun, dia meyakini pilwali akan dilakukan dengan adil. ”Saya yakin Wali Kota Risma orang yang berintegritas dan Beliau tidak akan mengorbankan apa yang sudah dicapai selama ini untuk kepentingan politik. Beliau pasti bisa membedakan mana kepentingan pemerintahan mana kepentingan partai,” ujar Arief.
Saksikan video menarik berikut ini:
Posting Komentar