JAKARTA - Penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai respons beragam. Menariknya, para menteri bidang ekonomi tak sepakat dengan keputusan tersebut, meski tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19. PSBB dianggap dapat mempengaruhi perkonomian nasional yang sudah mulai bergerak.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira mengatakan, ketidaksetujuan para menteri bidang ekonomi terkait dengan penerapan PSBB DKI Jakarta didasari karena ketidakpahaman mengenai masalah yang terjadi.
"Menteri bidang ekonomi tidak memahami masalah. Harusnya kan PSBB ketat didukung. Karena memang masalah utamanya adalah kesehatan yang jadi hambatan pemulihan ekonomi," ucapnya, kepada VOI, Jumat, 11 September.
Menurut Bhima, sebagai menteri bidang ekonomi seharusnya pola pikir yang dipakai adalah jangka panjang. Ia mengatakan, uji coba pelonggaran PSBB yang sebelumnya diberlakukan gagal menggerakan ekonomi, karena masyarakat tetap takut untuk belanja.
Lebih lanjut, Bhima menilai, respons berupa ketidaksetujuan menteri bidang ekonomi terhadap pemberlakukan kembali PSBB adalah bentuk ketakutan pemerintah mengenai ancaman resesi.
Seperti diketahui, Indonesia masih beruntung belum terjatuh ke jurang resesi karena pertumbuhan ekonomi pada kuartal I berada di zona positif. Namun, pada kuartal II pertumbuhan ekonomi terkontraksi cukup dalam minus 5,32 persen. Jika kuartal III perkonomian nasional masih negatif, maka secara teknikal Indonesia akan mengalami resesi.
"Resesi pasti terjadi di kuartal III. Yang mereka (para menteri) takutkan kuartal IV juga ekonomi masih kontraksi," tuturnya.
Bhima mengatakan, ketidaksetujuan beberapa menteri Jokowi terkait penerapan PSBB di DKI Jakarta menujukan pemerintah belum memiliki solusi untuk menyelamatkan sektor kesehatan dan ekonomi secara bersamaan. Sehingga, antara keputusan pemerintah dan daerah tak sejalan.
"Enggak sinkron dan ada ego sektoral antara pemerintah pusat dan daerah. Terkesan tidak ada koordinasi," katanya.
Tiga Menteri Jokowi yang Tak Setuju PSBB DKI JakartaKeputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat karena angka kasus COVID-19 terus meningkat direspons oleh tiga menteri bidang ekonomi di Kabinet Indonesia Maju. Mereka menilai penerapan pembatasan ini akan berimbas pada perekonomian yang baru saja mulai bergerak.
Adapun tiga menteri yang menyebut PSBB yang bakal dilaksanakan pada Senin, 14 September bakal memberikan dampak negatif pada perekonomian adalah Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
Airlangga menyebut upaya Anies menarik rem darurat ini memberikan sentimen negatif terhadap pasar modal. Dia bahkan mengatakan keputusan yang diambil Anies ini memengaruhi gerak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang sudah membaik. Saat itu, IHSG pada perdagangan di Bursa efek Indonesia (BEI) pada Kamis 10 September turun tajam hingga 5 persen pada level 4.892,87 atau turun 257,49 poin.
Airlangga mengatakan, keputusan Anies untuk menarik rem darurat sangat berpengaruh terhadap perekonomian. Sebab, kata dia, kinerja perekonomian tak hanya dipengaruhi oleh kondisi fundamental, namun juga kepercayaan masyarakat dan publik.
Posting Komentar