JawaPos.com – Pelaku usaha logistik berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/9). Mereka pun melaporkan berbagai kendala yang dialami di lapangan serta harapan-harapan mereka terkait dukungan pemerintah ke sektor logistik dalam kondisi saat ini. Apalagi, saat ini biaya pengiriman barang ke luar negeri tinggi.
Ketua Umum Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada kepala negara. Di antaranya, terkait pengiriman jalur laut yang terkendala ketersediaan kontainer dan kapal.
“Pertama tentu soal kendala itu (kontainer dan kapal, Red). Tapi, penekanan lebih ke space kapal yang saat ini masih sangat terbatas. Untuk kontainer pelan-pelan sudah teratasi,” ujar Carmelita kepada Jawa Pos Kamis (9/9).
Menurut dia, saat ini kondisi ketersediaan ruang kapal untuk shipment ke luar negeri terbatas. Hal tersebut disebabkan jumlah angkutan laut yang menurun dibanding kondisi normal.
“Selama pandemi, banyak kapal berkurang karena mereka (pengusaha kapal, Red) banyak menjual kapalnya. Sekarang, mereka sudah dalam proses pembelian kapal-kapal baru, tapi bagaimanapun butuh waktu,” tambah Carmelita.
Mengenai keterbatasan kapal, menurut dia, presiden merespons dengan berjanji bahwa pemerintah akan berusaha membantu mencari jalan keluar. Main line operator (MLO) atau operator pelayaran jalur utama juga sedang diarahkan untuk berusaha membantu.
“Tanggapan presiden, pemerintah paham ini (keterbatasan space kapal, Red) adalah sesuatu yang dirasakan di seluruh dunia. Pemerintah ingin kita bisa bersama mencari jalan keluar karena utamanya untuk membantu ekspor UMKM. Sebab, kalau untuk perusahaan besar biasanya pengiriman, pihak pembeli (dari luar negeri, Red) ikut bantu mengurus, beda dengan UMKM,” urainya.
Pengusaha juga menyampaikan mengenai PR-PR lain di sektor logistik. Carmelita menyebutkan, INSA menyampaikan mengenai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) oleh pemerintah.
Menurut dia, target PNBP pada 2022 senilai Rp 6,9 triliun memang turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Meski demikian, target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2020 yang senilai Rp 6,5 triliun. INSA berharap, target tersebut diperoleh bukan dari kenaikan tarif.
“Kami sampaikan dengan situasi lagi begini, kami harapkan tidak ada kenaikan. Kami meminta pemahaman pemerintah untuk bisa menurunkan atau sekadar menunda pungutan PNBP selama masa pandemi ini,” tegas Carmelita.
Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo ingin persoalan biaya logistik yang naik agar dituntaskan. Airlangga menyebutkan, kenaikan biaya logistik itu dipicu oleh jumlah kapal yang berkurang. Kelangkaan kapal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19.
“Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik, termasuk kelangkaan kontainer, merupakan di level global. Itu akibat dari pandemi Covid-19,” tutur Airlangga.
Pemerintah meminta bantuan kepada para pengusaha dan pemilik kontainer untuk dapat mengurai persoalan itu.
“Ada usulan agar pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan,” katanya.
Posting Komentar