Hakim Nilai Kerugian Negara Rp 22,78 T di Kasus ASABRI Tidak Berdasar

Artikel Hakim Nilai Kerugian Negara Rp 22,78 T di Kasus ASABRI Tidak Berdasar di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca

JawaPos.com – Hakim Anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mulyono Dwi Purwanto menyatakan dissenting opinion atau berbeda pendapat dalam perhitungan kerugian negara pada kasus korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Mulyono menilai, perhitungan kerugian negara sebesar Rp 22,788 triliun oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak terbukti dan tidak mempunyai dasar.

“Perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK tidak punya dasar yang jelas dan tidak memenuhi kerugian negara yang nyata dan pasti sehingga (kerugian) Rp 22 triliun tidak berdasar dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,” kata Hakim Mulyono membacakan pertimbangan putusan, Selasa (4/1).

Mulyono berpandangan, BPK dan ahli tidak konsisten ketika melakukan perhitungan kerugian negara dalam kasus ASABRI. Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara Rp 22,788 triliun berasal dari jumlah saldo yang dibeli atau diinvestasikan pada efek saham setelah dikurangi penjualan atau redemption saldo 31 Desember 2019, sebelum laporan audit selesai 31 Maret 2021.

Dia berpendapat, metode yang dipakai adalah total loss yaitu diakui penerimaan dana sebelum audit selesai. Dia menyebut, dana Rp 22,778 triliun adalah saldo dari pembelian rekening efek yang melanggar peraturan berlaku dan yang belum dipulihkan kembali pada 31 Desember 2019, tetapi masih memperhitungkan penerimaan dana meski pembelian tidak sesuai dengan peraturan yang belaku.

“Reksadana, surat, dan saham-saham masih ada dan menjadi milik PT ASABRI dan memiliki nilai atau harga tapi tidak diperhitungkan oleh auditor atau ahli yang dihadirkan di persidangan sehingga tidak konsisten dengan penerimaan atas likuidasi saham setelah 31 Desember 2019, bahkan sampai audit pemeriksaan pada 31 Maret 2021 meski tidak diperhitungkan penjualan sesudah masa akhir pemeriksaan tersebut,” papar Hakim Mulyono.

Karena itu, Mulyono mengutarakan
dengan metode penghitungan ahli maka saham atau efek tersebut masih memiliki nilai bila dijual atau dilikuidasi reksadananya. Meski pembelian menyimpang, tetapi menghasilkan dana kas bagi PT ASABRI.

Dana kas tersebut, lanjut Mulyono, memang tidak pasti karena harganya berfluktuasi. Dia menilai, auditor tidak memperhitungkan efek surat berharga yang tidak terjual kembali sebelum 31 Desember 2019, tetapi memperhitungkan penerimaan setelah 31 Desember 2018.

“Hal itu menyebabkan perhitungan kerugian negara menjadi tidak tepat, tidak nyata atau tidak pasti nilainya karena tidak dihitung secara riil pembelian yang menyimpang namun mengesahkan penerimaan dananya dari penjualan atau redempt atau likuidasi efek tersebut sampai waktu tertentu,” papar Mulyono menandaskan.

Dissenting opinion ini dibacakan saat membaca putusan empat terdakwa kasus korupsi PT. ASABRI di antaranya, Rachmat Adam Damiri, Sonny Widjaja, Hari Setianto dan Bachtiar Effendi.

Dalam putusannya, dua mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Asabri Mayjen Purn Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja divonis 20 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan. Sementara itu, dua terdakwa mantan pejabat PT. ASABRI, Bachtiar Effendi dan Hari Setianto divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka tetap diyakini merugikan keuangan negara sebesar Rp 22,78 triliun. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.

Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.
Mereka terbukti melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terimakasih sudah membaca artikel Hakim Nilai Kerugian Negara Rp 22,78 T di Kasus ASABRI Tidak Berdasar Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.