DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU DOB di Papua

Artikel DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU DOB di Papua di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca

JawaPos.com–Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengonfirmasi bahwa DPR telah menerima surat presiden (surpres) terkait dengan tindak lanjut pembahasan tiga rancangan undang-undang daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Kepulauan Tengah.

”Info terbaru, surpres untuk pembahasan RUU DOB di Papua. Sudah diterima DPR pada 12 April,” kata Junimart Girsang seperti dilansir dari Antara di Jakarta.

Junimart mengatakan, Komisi II DPR sedang menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk memulai pembahasan ketiga RUU tersebut.

”Persiapan pembahasan sudah sambil menunggu penugasan dari Bamus DPR, kami sudah membentuk panitia kerja (panja). Sekarang ini tinggal menunggu penugasan dari Bamus,” ujar Junimart Girsang.

Dia menjelaskan, Komisi II DPR sudah membentuk panja untuk membahas tiga RUU tersebut. Yaitu Panja RUU Papua Tengah, Panja RUU Papua Selatan, dan Panja RUU Papua Kepulauan Tengah.

Oleh karena itu, menurut dia, jika sewaktu-waktu penugasan dari Bamus DPR diterima, Komisi II DPR akan segera memulai pembahasan.

Sementara itu, tokoh Masyarakat dari daerah pegunungan tengah Provinsi Papua Lenis Kogoya mendukung pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di Papua. Dia  memandang perlu DOB provinsi di daerah pegunungan tengah Papua karena sudah layak.

”Sebagai kepala suku, saya terima. Setuju DOB,” tutur Lenis Kogoya.

Mantan Staf Khusus Presiden Jokowi itu juga minta pemerintah pusat membentuk kabupaten baru. Sebab, masyarakat pegunungan sudah mendambakan hal itu.

Beberapa usul kabupaten baru di wilayah pegunungan Papua, misalnya adalah Bogoga, Trikora, Baliem Centre, Okika, dan Yahukimo.

”Jadi, penyerahan surat keputusan (SK) untuk provinsi ini harus sama-sama dengan SK kabupaten sesuai dengan aspirasi masyarakat karena kabupaten-kabupaten ini sudah diusulkan lama, hampir 20 tahun,” terang Lenis Kogoya.

Lenis mengajak masyarakat tidak terus-menerus melakukan demonstrasi menolak kebijakan otonomi khusus (otsus) untuk Papua. Program itu untuk menyejahterakan masyarakat.

”Masyarakat yang minta pembangunan ini kami juga mau maju. Bagi yang tidak mau maju silakan, tetapi kami yang lain tetap maju bersama pemerintah,” ucap Lenis Kogoya.

Terimakasih sudah membaca artikel DPR Terima Surat Presiden Terkait RUU DOB di Papua Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.