DPRD Minta Polisi Tangani Kasus Mafia Perizinan dan Barang Sitaan

Artikel DPRD Minta Polisi Tangani Kasus Mafia Perizinan dan Barang Sitaan di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca

JawaPos.com–Dua pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) di Kota Surabaya dilaporkan menjadi mafia perizinan dan menjual barang sitaan. Satu orang PNS dari Dinas Koperasi dan Perdagangan dilaporkan menjadi mafia perizinan dan 1 orang PNS Satpol PP dilaporkan menjual barang sitaan meraup hingga ratusan juta rupiah.

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Herlina Harsono Njoto mengaku merasa prihatin atas kabar itu. Politikus Partai Demokrat Surabaya itu menilai kasus tersebut bisa memperburuk integritas aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Surabaya.

”Kita mendesak Pemkot Surabaya lakukan evaluasi internal, agar kasus ini tidak memperburuk intgritas kinerja ASN,” ujar Herlina saat dihubungi via selulernya, Selasa (7/6).

Menurut Herlina, Wali Kota Eri Cahyadi harus ambil sikap untuk membenahi perilaku kinerja ASN sesuai tugas pokok dan fungsinya. Yakni sebagai pelayan masyarakat.

”Kasus ini diusut tuntas, bila perlu dilaporkan ke ranah hukum, jika terdapat unsur pidana. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Harus ada pembenahan di internal Pemkot Surabaya. Libatkan kepolisian, kalau ada unsur korupsinya,” tegas Herlina Harsono Njoto.

Herlina menyampaikan mafia perizinan yang umumnya tak dikerjakan satu orang. ”Biasanya kalau kasus mafia perizinan tidak akan dilakukan seorang saja, namun ada beberapa oknum lain yang terlibat. Ini harus diusut, karena menyakiti masyarakat Surabaya,” papar Herlina Harsono Njoto.

Dia menambahkan, sebagai ASN masa sekarang dengan pendapatan yang lumayan besar, seharunya setiap tindakan selalu bisa memikirkan warga Surabaya agar lebih sejahtera. Gaji yang diterima setiap bulan, berasal dari pajak-pajak yang dipungut dari masyarakat. Sehingga sudah sepatutnya memberikan pelayanan prima untuk orang yang memberi gajinya.

”Bukan malah sebaliknya, menjadi mafia perizinan,” ucap Herlina Harsono Njoto.

Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni. Pelanggaran harus diusut pihak inspektorat. Bahkan, kalau ada unsur pidana, harus diusut pihak kepolisian secara hukum.

”Jadi, Inspektorat harus segera turun dan kalau ada unsur pidananya, harus ditegakkan secara hukum yang berlaku,” kata Arif Fathoni.

Menurut Arif, Surabaya Single Windows (SSW) itu merupakan terobosan inovatif untuk meminimalisir potensi ASN menjadi calo perizinan dan sebagainya. Sepanjang persyaratan dan dokumen yang diminta sudah terpenuhi, kemudian pemilik usaha mengurus izin sendiri, layanan itu akan mempermudah.

”Dalam kasus ini, Inspektorat harus melakukan pengawasan terhadap proses perizinan di Kota Surabaya. Celah-celah yang menimbulkan interaksi seperti ini, harus dilakukan perbaikan-perbaikan. Dinas terkait harus melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja anggotanya, kalau ada potensi seperti ini, harus segera dihentikan. Ini evaluasi ke dalam internal pemkot ya,” papar Arif.

Arif menegaskan, kasus Satpol PP Surabaya hingga kasus di Dinkopdag, peringatan untuk Pemkot Surabaya untuk melakukan perbaikan.  Harus ada reward dan punishment.

”Artinya, ini menjadi cambuk untuk melakukan perbaikan integritas ASN dan terus melakukan inovasi layanan masyarakat sesuai dengan tujuan yang diinginkan Wali Kota Surabaya. Sebab, Mas Wali menginginkan bagaimana setiap nafas yang diberikan ASN harus selalu melayani masyarakat Surabaya. Kalau melayani itu untuk ibadah, insya Allah akan dijalankan dengan ikhlas,” terang Arif.

Terimakasih sudah membaca artikel DPRD Minta Polisi Tangani Kasus Mafia Perizinan dan Barang Sitaan Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.