Komnas Perempuan Geram Penyiksaan Terus Terjadi Meski Sudah Ada Regulasi

Artikel Komnas Perempuan Geram Penyiksaan Terus Terjadi Meski Sudah Ada Regulasi di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca
Ilustrasi/Foto: Antara

JAKARTA - Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengaku miris melihat kasus penyiksaan terus terjadi meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusia dan merendahkan martabat manusia."Meski telah diratifikasi sejak 1998, namun ironisnya kasus-kasus penyiksaan masih terus terjadi," kata Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang pada webinar dalam rangka memperingati Hari Antipenyiksaan Internasional di Jakarta, Senin 27 Juni.Bahkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dinilai Komnas Perempuan jarang sekali digunakan sebagai rujukan dalam menangani kasus-kasus penyiksaan.Atas dasar itu, sejumlah lembaga hak asasi manusia yang tergabung di Kerja untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) terus mendorong Pemerintah Indonesia agar segera meratifikasi Optional Protocol Convention Against Torture (OPCAT).OPCAT jelas dia, merupakan protokol pilihan yang mengatur mekanisme pencegahan penyiksaan. Seperti perjanjian lainnya, perjanjian tersebut menambahkan klausul dari perjanjian pokok yaitu konvensi menentang penyiksaan."Titik perhatian protokol ini adalah pencegahan melalui pengawasan atas tempat-tempat tahanan dan tempat tercabutnya kebebasan," jelas dia.

Ia menambahkan meskipun hingga kini pemerintah belum meratifikasi OPCAT, namun Komnas Perempuan mengapresiasi disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Dalam undang-undang tersebut salah satu bentuk kekerasan seksual yang dikenali ialah penyiksaan seksual. Masuknya penyiksaan seksual ke dalam bentuk kekerasan seksual dalam Undang-Undang TPKS diharapkan dapat menangani bahkan mencegah kasus di kemudian hari.Senada dengan itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menegaskan konstitusi Indonesia menjamin hak bebas dari penyiksaan dalam kondisi apa pun. Hal itu diperkuat dengan komitmen Indonesia dalam menentang penyiksaan melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998.Lahirnya Undang-Undang TPKS, kata dia, menjadi terobosan penting dan harus dipastikan dengan memperkuat mekanisme pencegahan dari penyiksaan.

Terimakasih sudah membaca artikel Komnas Perempuan Geram Penyiksaan Terus Terjadi Meski Sudah Ada Regulasi Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.