Pemkot Surabaya Beri Kemudahan, Pengurusan SLF Meningkat

Artikel Pemkot Surabaya Beri Kemudahan, Pengurusan SLF Meningkat di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca

JawaPos.com- Gedung-gedung tanpa sertifikat laik fungsi (SLF) terus mendapat sorotan dari pemkot. Hingga bulan lalu, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Surabaya mendata lebih dari 3.000 bangunan tinggi di Surabaya belum memiliki SLF. Pemberian teguran dan pemangkasan waktu pengurusan SLF dilakukan untuk mendongkrak permohonan SLF.

Kepala DPRKPP Surabaya Irvan Wahyudrajad mengatakan, pihaknya sudah memberikan teguran pada lebih dari 150 gedung dan belasan gedung lainnya untuk mendapatkan surat peringatan. Pada akhir Mei, pihaknya juga mengumumkan kemudahan pengurusan. Bentuknya percepatan pengurusan dari 25 hari menjadi 12 hari.

”Dan memang kami mencatat ada kenaikan permohonan sampai Juni ini,” ucap Irvan saat dihubungi kemarin (6/6). Permohonan SLF selama 2022 dibagi menjadi masa sebelum pemberian teguran dengan usai munculnya teguran. Dalam rentang Januari hingga Maret 2022 atau periode sebelum munculnya teguran, tercatat ada 23 permohonan SLF.

Pada periode April hingga awal Juni, pihaknya sudah menerima 36 permohonan SLF. ”Itu masuk periode setelah diterbitkannya teguran ya,” jelasnya. Artinya, total ada 59 permohonan SLF selama hampir enam bulan. Data tersebut bisa dibandingkan dengan permohonan yang masuk pada tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya juga cukup signifikan.

Irvan memaparkan, permohonan pada 2021 mencapai 62 permohonan. Pada 2020 dan 2019, masing-masing hanya 48 permohonan dan 37 permohonan. ”Jadi, sebenarnya setiap tahun naik,” tegasnya. Jika kesadaran itu tetap terjaga, permohonan tahun ini hingga Juni saja sudah bisa melampaui permintaan tahun lalu.

Kebutuhan SLF sebenarnya sudah diatur secara nasional. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur fungsi bangunan gedung dan persyaratan bangunan gedung. Salah satunya, SLF yang menaungi keamanan dan kenyamanan pengguna.

Irvan menegaskan, SLF dikeluarkan bila bangunan sudah dinyatakan laik dari berbagai sisi penilaian. Dalam hal ini, petugas gabungan dari DPRKPP dan OPD lain turun untuk melaksanakan penilaian administratif dan teknis.

OPD tersebut, antara lain, dinas lingkungan hidup (DLH), dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan (DPMKP), dinas kesehatan (dinkes), dinas sumber daya air dan bina marga (DSDABM), serta dinas perhubungan (dishub). Juga instansi yang bertanggung jawab di bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

”Banyak aspek yang dinilai. Yang pasti, SLF akan menilai kelaikan teknis gedung. Gedung yang dibangun itu memang legal karena memegang IMB. Ketika banvgunan selesai, namun tanpa SLF, penggunaannya dianggap ilegal,’’ paparnya.

Terimakasih sudah membaca artikel Pemkot Surabaya Beri Kemudahan, Pengurusan SLF Meningkat Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.