Jatim Punya Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia

Artikel Jatim Punya Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca

JawaPos.com–Kanwil (Kantor Wilayah) Kemenkumham dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkolaborasi membentuk Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM. Gugus tugas itu akan mendorong implementasi perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM, dalam dunia bisnis di Jatim.

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jatim dikukuhkan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham Mualimin Abdi pada Selasa (26/7). Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sebagai pembina gugus tugas menjadi saksi dalam pelantikan tersebut. Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji menjadi ketua gugus tugas tersebut.

Zaeroji membawahi lima pokja yang anggotanya merupakan kepala OPD Pemprov Jatim dan pejabat struktural Kanwil Kemenkumham Jatim dengan peran-peran tertentu.  Pokja I menangani peningkatan pemahaman, kesadaran dan kapasitas dari semua pemangku kepentingan tentang bisnis dan HAM. Selanjutnya ada pokja yang mengurusi pengembangan regulasi atau kebijakan yang mendukung penghormatan HAM.

Pemulihan akses pelanggaran HAM karena kegiatan usaha akan diemban pokja III. Untuk pokja IV akan berfokus pada peningkatan kepatuhan pelaku usaha untuk menghormati HAM. Sedangkan pokja V berwenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi implementasi bisnis dan HAM daerah.

Mualimin mengatakan, Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM itu bertugas mengoordinasikan upaya bisnis dan HAM di daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkumham.

”Kanwil Kemenkumham memegang peran dalam pengawasan terkait aktivitas bisnis yang sesuai dengan HAM,” urai Mualimin Abdi.

Kanwil Kemenkumham, lanjut Mualimin, akan memberi panduan bagi pelaku usaha. Sekaligus melakukan pengawasan serta kontrol dalam implementasi HAM dalam kegiatan bisnis.

”Terima kasih kepada Gubernur Jatim dan jajarannya yang memberikan support untuk menggaungkan penerapan nilai-nilai HAM dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dunia bisnis,” ujar Mualimin.

Dengan gugus tugas itu, akan menepis keraguan masyarakat terkait upaya pemerintah dalam menegakkan dan melakukan perlindungan HAM dari dalam maupun luar negeri. Sehingga, tidak ada lagi stigma negatif.

”Ini membuktikan bahwa negara punya perhatian yang lebih terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM,” tegas Mualimin Abdi.

Gubernur Khofifah Indar Parawansa menerangkan, selama ini pihaknya sangat memperhatikan aspek etika bisnis. Terutama industri makanan dan minuman.

”Karena produk dari industri makanan dan minuman akan dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat,” tutur Khofifah.

Gubernur berharap akan tercipta perlindungan terhadap masyarakat. Khususnya yang bersinggungan dengan bisnis makanan dan minuman.

”Jangan sampai ada produk bisnis, khususnya mamin, mencelakai masyarakat. Ini akan jadi isu penting dan tugas yang harus diselesaikan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM,” papar Khofifah.

Khofifah juga berterima kasih atas sinergitas yang terbangun antara pemprov dan Kemenkumham Jatim. Dia berharap kolaborasi tersebut bisa berlanjut di bidang-bidang lainnya.

Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM itu terdiri atas unsur pimpinan tinggi pratama, pejabat adminstrator dan pengawas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Terimakasih sudah membaca artikel Jatim Punya Gugus Tugas Bisnis dan Hak Asasi Manusia Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.