Wali Kota se-Indonesia Siap Jalankan Arahan Pemerintah Pusat, Tapi Jangan ‘Sunat’ Kewenangan Kepala Daerah

Artikel Wali Kota se-Indonesia Siap Jalankan Arahan Pemerintah Pusat, Tapi Jangan ‘Sunat’ Kewenangan Kepala Daerah di ambil dari berbagai sumber di internet , dengan tujuan untuk ikut berperan aktif berbagi informasi yang bermanfaat kepada orang banyak , Selamat membaca
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto/DOK Instagram bimaaryasugiarto

PADANG  - Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) berharap roh otonomi daerah dan kearifan lokal menjadi semangat utama pembangunan dan pemulihan ekonomi di Indonesia.

"Kami para wali kota se-Indonesia siap untuk menjalankan arahan dari pemerintah pusat, akan tetapi ada hal-hal ditingkat lokal yang mesti dipahami oleh pemerintah pusat," kata Ketua Dewan Pengurus Apeksi Bima Arya Sugiarto di Padang dilansir ANTARA, Senin, 8 Agustus.

Dia menyampaikan hal itu pada Rakernas Apeksi XV dengan tema Kota Kita Bangkit Yang Maju Yang bersinergi diikuti 94 wali kota di Indonesia.

Menurut Bima Arya yang juga Wali Kota Bogor,  aturan yang dibuat pemerintah pusat harus menimbang konstelasi lokal.

"Kewenangan daerah adalah amanat reformasi jangan sampai hanya mengejar pertumbuhan ekonomi namun kewenangan wali kota digerus," kata dia.

Selanjutnya pihaknya juga meminta agar pemerintah pusat juga bekerja keras dan sama-sama berkomitmen melakukan pemulihan ekonomi.

"Para wali kota kerja keras, maka para menteri juga komitmen, jangan sampai di depan para wali kota mereka malah rebahan atau jalan-jalan," tutur Wali Kota Bogor itu.

Selain itu Bima Arya meminta pemerintah pusat menjadi lebih realistis dalam membuat regulasi.

"Kami diminta menyunat ini itu, belum lagi honorer dihilangkan. Kami siap kerja keras tapi targetnya harus realistis," ujarnya.

Bima Arya memaparkan saat ini para wali kota di Indonesia dihadapkan pada empat tantangan yang harus diatasi.

"Yang pertama diminta cepat bergerak memulihkan perekonomian pascapandemi," ujarnya.

Akan tetapi pada saat yang sama ia menemukan adanya tsunami regulasi dengan hadirnya berbagai macam regulasi dan UU yang dibuat dalam rangka reformasi birokrasi.

Kemudian para wali kota juga dituntut untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

"Kami juga diminta meningkatkan produksi dalam negeri mengikuti arahan pemerintah pusat," kata dia.

Tidak cukup sampai di situ para wali kota juga harus mempersiapkan suksesi berupa pilkada.

"Akan banyak daerah yang dipimpin pejabat pelaksana yang jika tidak paham peta persoalan akan muncul masalah baru," paparnya.

Dia juga menekankan untuk mewujudkan pemulihan ekonomi jangan sampai ada regulasi yang tumpang tindih.

 

Terimakasih sudah membaca artikel Wali Kota se-Indonesia Siap Jalankan Arahan Pemerintah Pusat, Tapi Jangan ‘Sunat’ Kewenangan Kepala Daerah Sampai selesai , mudah-mudahan bisa memberi manfaat kepada anda , jangan lupa bagikan artikel ini kepada teman anda semua , sekian terima kasih.